Home > PERATURAN > Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan, BAB II

Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan, BAB II

17 December 2009

BAB II PERSYARATAN INTERSEPSI

Pasal 3

Syarat-syarat Intersepsi adalah:
a.    dilakukan untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih, seumur hidup, atau mati;
b.    telah memperoleh bukti permulaan yang cukup;
c.    diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
d.    telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
e.    dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) bulan  sesuai dengan keperluan;

(2)    Permintaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dengan menyampaikan berkas secara tertulis dan/atau elektronik:
a.    surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
b.    identifikasi sasaran;
c.    pasal tindak pidana yang disangkakan;
d.    tujuan dan alasan dilakukannya Intersepsi;
e.    substansi informasi yang dicari; dan
f.    jangka waktu Intersepsi.


%d bloggers like this: