Home > PERATURAN > Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan, BAB I

Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan, BAB I

17 December 2009

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


NOMOR  XXX  TAHUN XXXX
TENTANG TATA CARA INTERSEPSI


BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal  1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan mendengarkan, mengetahui, merekam, membelokkan, menghambat, dan/atau mencatat transmisi suatu Komunikasi Elektronik terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dan bukan merupakan informasi publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi,  termasuk kegiatan permintaan dan pemberian Rekaman Informasi.

Rekaman Informasi adalah rekaman yang memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada data suara, teks, gambar, dan video.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap  penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, masyarakat, pemerintah, atau yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik dan/atau memberikan layanan Sistem Elektronik, termasuk layanan komunikasi, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk keperluan sendiri atau keperluan pihak lain, baik sebagai sistem informasi maupun sebagai sistem komunikasi, sesuai dengan fungsi dan perannya.

Aparat Penegak Hukum adalah aparat dari instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan Intersepsi atau penyadapan berdasarkan undang-undang, yang ditugasi secara tertulis.

Retensi Data adalah penyimpanan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam bentuk Rekaman Informasi demi kepentingan pertanggungjawaban hukum selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Enkripsi adalah serangkaian perangkat atau prosedur untuk mengacak dan/atau menyusun kembali suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar suatu Informasi tidak dapat dibaca oleh Orang yang tidak berhak.

Identifikasi Sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menandai identitas pengguna  yang diduga terlibat tindak pidana.

Pusat Pemantauan (monitoring center) adalah fasilitas yang digunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses Intersepsi sesuai dengan Prosedur Pengoperasian Standar.

Prosedur Pengoperasian Standar, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah seperangkat aturan yang bersifat baku yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Intersepsi.

Pusat Intersepsi Nasional adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai gerbang terpadu yang melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pelayanan terhadap proses Intersepsi agar proses Intersepsi berjalan sebagaimana mestinya.

Perangkat Antarmuka (interface device) adalah perangkat elektronik yang berfungsi menghubungkan dua Sistem Elektronik atau lebih yang melaksanakan pertukaran data.

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Departemen adalah departemen yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk Intersepsi dalam rangka penegakan hukum.


%d bloggers like this: