Archive

Archive for the ‘News’ Category

Redenominasi

5 August 2010 Leave a comment

Rencana Bank Indonesia (BI) melakukan redenominasi atau penyederhanaan nilai tukar rupiah kini menimbulkan kehebohan. Publik dibuat rancu antara redenominasi dengan sanering.

Padahal mestinya publik tidak bingung karena konsep yang diinginkan Bank Indonesia (BI) hanyalah redenominasi untuk menyederhanakan dengan mengurangi banyaknya angka nol dalam mata uang rupiah. Misalnya adalah uang Rp 1.000.000 nantinya menjadi Rp 1.000 namun nilainya tidak berkurang.

Redenominasi ini berbeda dengan sanering yang merupakan pemotongan nominal mata uang yang disertai pula dengan penurunan nilainya. Sanering ini umumnya terjadi pada negara yang perekonomiannya tidak sehat dengan ancaman hiperinflasi, sementara redenominasi justru dilakukan negara dengan perekonomian yang sehat.

Namun publik tampaknya masih trauma dengan sanering yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Ketika itu, nilai rupiah terpangkas habis seiring inflasi yang mencapai 650%. Bandingkan dengan inflasi saat ini yang hanya sekitar 6,22%.

Pjs Gubernur BI Darmin Nasution menjelaskan, sanering atau pemotongan nilai tukar rupiah yang pernah terjadi di tahun 1965 dikarenakan terjadinya ledakan inflasi akibat kekacauan ekonomi.

“Waktu itu terjadi inflasi yang mencapai 650% per tahunnya. Maka sanering diperlukan pada masa itu,” kata Darmin, Selasa (3/8/2010) kemarin.

Redenominasi dalam konsep BI sekarang ini tentu jauh dengan yang terjadi 45 tahun silam itu. Redenominasi konsep BI kali ini benar-benar murni untuk menghilangkan nol yang kini berentet sehingga memudahkan transaksi.

Sejumlah negara sebenarnya sudah sukses menerapkan redenominasi ini meski memerlukan waktu bertahun-tahun. Sejumlah negara yang sudah berhasil menerapkan redenominasi antara lain Israel, Turki, Jerman, Korsel, China, Brazil. Konsep yang mirip dengan redenominasi juga adalah penerapan euro.

Nah, inti dari kesuksesan redenominasi ini bakal terletak pada proses sosialisasi dan transisi. Indonesia mungkin bisa mencontoh proses transisi ketika Uni Eropa menerapkan kebijakan mata uang tunggalnya.

“Kita harus belajar dari Euro, dulu di Eropa ada 2 mata uang yaitu Euro dan mata uang negara masing-masing. Ini dilakukan selama proses adaptasi. Jadi contohnya di Perancis saat itu masih ada mata uan Franc dan Euro, demikian juga di negara lain. Namun setelah beberapa tahun, Eropa menarik mata uang negara-negara asal, dan memberlakukan Euro secara keseluruhan,” urai ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan.

Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan, sosialisasi akan dilakukan hingga 2012, dan tahun 2013 akan dilanjutkan dengan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil redenominasi yang disebut rupiah baru.

Menurutnya, dalam masa transisi itu toko-toko yang menjual sebuah barang akan tercatat 2 label harga. Yakni dengan rupiah lama dan dengan rupiah baru. Jika nol-nya disederhanakan 3 digit, lanjut Darmin, kalau harga barangnya Rp 10.000 maka akan dibuat dua label yakni Rp 10.000 untuk rupiah lama dan Rp 10 untuk rupiah baru.

Nah, selanjutnya rupiah lama akan hilang dan digunakan rupiah baru dengan nominal yang lebih kecil dan diharapkan bisa tuntas pada tahun 2022.

Jika ini berjalan mulus, maka akan menjadi sejarah baru bagi mata uang Indonesia. Seperti diketahui, rupiah ditetapkan sebagai mata uang Indonesia pada 2 November 1949 atau 4 tahun setelah Indonesia merdeka.

Rupiah berasal dari kata ‘Rupee’ yang merupakan mata uang India. Indonesia sempat menggunakan mata uang Belanda, Gulden pada periode 1610 hingga 1817. Setelah itu, Indonesia sempat menggunakan mata uang Gulden Hindia Belanda.

Nama rupiah diperkenalkan pertama kali ketika Indonesia diduduki Jepang dengan nama Rupiah Hindia Belanda. Setelah berakhirnya perang, Bank Jawa atau kini bernama Bank Indonesia memperkenalkan rupiah Jawa sebagai pengganti. Dan 4 tahun Indonesia merdeka, rupiah akhirnya ditetapkan sebagai mata uang resmi.

Perjalanan pergerakan rupiah memang tidak mulus. Rupiah sempat mengalami sanering pada tahun 1965 akibat hiperinflasi. Rupiah juga sempat mengalami kemerosotan besar atas dolar AS semasa krisis ekonomi Asia pada tahun 1998.

Secara perlahan rupiah semakin membaik meski sempat terguncang lagi semasa krisis finansial global menerpa pada 2008 lalu. Pada medio 2010 ini, rupiah sudah stabil pada kisaran 9.000 per dolar AS.

Pecahan rupiah berada dalam berbagai nominal dengan nilai terbesar adalah Rp 100.000. Dengan pecahan Rp 100.000 itu, maka Indonesia menjadi negara dengan pecahan mata uang terbesar kedua setelah Vietnam yang memiliki pecahan 500.000 dong.

Dengan pecahan yang sangat besar itu, memang sangat merepotkan. Uang rupiah juga langsung terasa kecil nilainya ketika melakukan transaksi di luar negeri. Hal itulah yang mendasari Bank Indonesia untuk melakukan redenominasi, sebuah konsep penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengurangi nilainya.

Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2010/08/04/134710/1413430/5/apa-sebenarnya-redenominasi-rupiah?f9911013

Pengakuan Robert Tantular

12 January 2010 Leave a comment

Mantan Pemilik Bank Century Robert Tantular menegaskan dirinya tidak mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal 20 November 2008 – 21 November 2008 yang akhirnya memutuskan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik sehingga harus diselamatkank.

Namun dirinya mengakui datang ke tempat rapat KSSK dengan didampingi oleh 2 orang yakni bersama Wakil Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim dan Direktur Bank Century Hamidi karena diundang oleh Direktur Pengawasan I Bank Indonesia Heru Kristyana.

Saya datang karena diundang oleh bapak Heru Kristyana pada rapat KSSK kemarin. Saya diundang via telepon oleh beliau,” ujar Robert di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin malam (11/01/2010) pukul 23.40 WIB.

Ia menjelaskan pada tanggal 21 November 2001 tersebut dirinya tidak mengikuti rapat dan hanya ditempatkan di ruang Departemen Keuangan lantai 2.

Selama 12,5 jam saya dipisahkan dan saya tidak mengetahui jalannya rapat. Sampai saya tidak diberi makan. Disana hanya ada ruangan kosong besar dengan 5 kursi,” tegas Robert.

Robert juga mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak dihubungi oleh siapapun selama 12 jam tersebut.

“Sampai saya tertidur dikursi tidak ada komunikasi, telepon dan sebagainya oleh siapapun,” tutur Robert.

Akhirnya, lanjut Robert, pada pukul 07.00 pagi 21 November 2008, Heru Kristyana memberikan informasi bahwa Bank Century telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dan mereka menawarkan apakah jika ingin bergabung atau rekapitalisasi dengan menyetorkan modal minimal sebesar 20%,” jelasnya.

Kemudian Robert mengatakan bahwa Dirinya akan mencari investor lain dengan waktu yang diberikan BI selama 35 hari.

Pada tanggal 22 November 2008, Robert pergi ke Singapura untuk bertemu dengan calon investor. Namun mengetahui pemberitaan di media dimana dirinya telah dicekal atas permintaan menteri keuangan maka pada tanggal 23 November 2008 Robert kembali ke Jakarta.

Namun pada tanggal 25 November 2008 saya telah ditahan oleh kepolisian atas perintah wakil presiden saat itu Jusuf Kalla,” tandasnya.

Pada September 2009 lalu, pengadilan akhirnya memutuskan Robert bersalah dan divonis 4 tahun penjara. Namun Robert hanya dinyatakan bersalah karena tidak melunasi surat-surat berharga bodong yang nilainya US$ 203 juta.

Robert bebas untuk 2 dakwaan lain yang ditujukan ke Robert Tantular yakni pencairan deposito valas nasabah Bank Century tanpa izin, dan kedua mengucurkan kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dana Bailout Century Kelebihan Rp 1 Triliun

Dana talangan atau bailout kepada Bank Century yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun, dinilai kelebihan Rp 1 triliun dari yang dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Robert dalam rapat dengan Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).

Nilai bailout Rp 6,7 triliun itu kelebihan, saya berpatok pada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kelebihan sekitar Rp 1 triliun. Sebab ada aktiva produktif jika kredit dibayarkan lagi akan masuk lancar. Ini sudah lebih Rp 1 triliun di audit,” tuturnya.

Namun penjelasan Robert mengenai kelebihan dana ini cukup membingungkan dan tidak jelas, bahkan membuat dahi anggota Pansus berkerut-kerut. Robert menjelaskan, Century mempunyai dana hasil pencadangan 4 nasabah L/C yang nilainya kurang lebih US$ 69 juta.

Jika waktu itu ada jawaban dari Bank Century dimana menyebutkan ada data L/C. Sepuluh nasabah L/C dibikin pencadangan US$ 170 juta pada Desember 2008. Dari audit BPK, dari 10 sebanyak 6 nasabah sudah kooperatif dan 4 nasabah belum. Jadi sisanya tinggal US$ 69 juta berarti masih ada Rp 1 triliun. Jadi selisihnya bisa dikembalikan dari LPS minimal Rp 2 triliun,” jelasnya.

Sumber : Detikcom

Rekomendasi Final Tim 8

17 November 2009 Leave a comment

Berikut ini adalah rekomendasi lengkap Tim 8 yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Halaman pertama dan 1 dokumen setelah 31 halaman ini berisi halaman depan dan daftar isi.

EXECUTIVE SUMMARY

Proses hukum terhadap Chandra M Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit Samad Rianto(selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 November 2009, menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”). Tim 8 bertugas untuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja, dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Tim 8 juga berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi
pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 8 memverifikasi pihak-pihak yang terkait kasus Chandra dan Bibit, serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Terdapat beberapa temuan yang pada intinya menyangkut:

a. Dugaan adanya praktik mafia hukum, sebagaimana terindikasi dalam rekaman penyadapan pembicaraan Anggodo Widjojo dengan pihak-pihak tertentu yang diputar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2009;

b. Antasari Azhar berinisiatif untuk membuka dugaan suap terhadap pimpinan KPK, melalui testimoni yang dibuatnya dan membuat Laporan Pengaduan kepada polisi;

c. Adanya potensi benturan kepentingan pada tahap penyidikan perkara Chandra dan Bibit, antara Susno Duadji sebagai pribadi yang tersadap KPK, dengan jabatannya selaku Kabareskrim. Hasil sadapan telepon tersebut antara lain pembicaraan Susno Duadji dengan Lucas, terkait upaya pencairan dana milik Budi Sampoerna di Bank Century.

Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Proses Hukum Chandra dan Bibit

a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan dalam         kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:

1) Testimoni Antasari Azhar
2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di  Laptop Antasari Azhar di KPK
4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009
5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
6) Keterangan Ari Muladi.

b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:

1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro
2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.

c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar
penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.
d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.
e. Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.

2. Profesionalisme Penyidik dan Penuntut

Tim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepasdari adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.

3. Makelar Kasus

Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi notaris dan Pengadilan.

4. Institutional Reform
Tim 8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal di dalam tubuh kepolisian, kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan disharmoni dan tidak efektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:

a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;

b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau

c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum di mana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) –  tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut.

2. Kecurigaan masyarakat timbul karena sejumlah alasan, di antaranya:

a. Beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo di Singapura di berbagai media massa;

b. Beredarnya rumor penyadapan terhadap Susno Duadji terkait pencairan dana dari Bank Century, yang kemudian memunculkan istilah “Cicak vs. Buaya” oleh Susno Duadji dalam wawancara dengan Majalah Tempo;

c. Penetapan Chandra dan Bibit sebagai Tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 15 September 2009 dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan;

d. Beredarnya transkrip rekaman penyadapan telpon Anggodo yang menyebut-nyebut RI 1;

e. Dilakukannya penahanan Chandra dan Bibit pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Kepolisian meski dasar hukum dianggap masih lemah yang mengakibatkan beberapa tokoh nasional, praktisi serta akademisi menjaminkan dirinya, agar polisi menangguhkan penahanan Chandra dan Bibit.

3. Untuk menepis kecurigaan masyarakat yang berimbas pada suasana tidak kondusif pada stabilitas sosial dan politik, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan.

4. Pada pertemuan tersebut diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidak-percayaan (mistrust and distrust) masyarakat atas proses hukum terhadap Chandra dan Bibit.

5. Usulan ini disampaikan mengingat proses hukum atas Chandra dan Bibit tidak sekedar masalah formal legal melainkan sudah berdampak pada masalah sosial, politik dan ekonomi.

6. Suasana ketika itu ditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat yang mendukung Chandra dan Bibit di satu pihak dengan Kepolisian di lain pihak yang berkeras untuk melakukan proses hukum. Dukungan masyarakat terhadap Chandra dan Bibit berbentuk jaminan untuk penangguhan hingga dukungan dalam dunia maya berupa akun facebook.

7. Pada tanggal 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”).

B. RUANG LINGKUP

1. Tim 8 berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009, Tim 8 bertugas untuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

2. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja.

3. Tim 8 diberi kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini.

Wiliardi ungkap kasus PRB

10 November 2009 2 comments

Babak baru untuk kasus antasari mulai diungkap, seperti yang saya kutip dari detikcom, mengenai pengakuan dan kronologis dari Wiliardi Wizar salah satu tersangka pembunuh Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB).

Terdakwa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Williardi Wizar membuat pengakuan mengejutkan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar. Williardi menyeret Irjen Pol Hadiatmoko dan Brigjen Pol Iriawan Dahlan yang menekannya dalam proses pemeriksaan.

Kronologis yang diungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl Ampera, Jakarta, Selasa (10/11/2009) :

  1. Jam 10.00 WIB pagi saya didatangi oleh Wakabareskrim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia katakan sudah kamu ngomong saja, kamu dijamin oleh pimpinan Polri tidak ditahan, hanya dikenakan disiplin saja,” kata Wiliardi.
  2. Pada pagi dini harinya sekitar pukul 00.30 WIB, dia dibangunkan oleh penyidik kepolisian. Di ruang pemeriksaan, ada istri dan adik iparnya, serta Dirkrimum saat itu Kombes Pol M Iriawan. “Dirkrimun bilang ke istri saya, kamu bilang saja ke suami kamu, semuanya akan dibantu. Jam setengah satu saya diperiksa, dan disuruh buat keterangan agar bisa menjerat Antasari. Jaminannya saya bisa pulang. Ini saya ngomong benar, demi Allah,” terangnya Wiliardi. Bahkan Wiliardi meminta majelis hakim untuk menelepon M Iriawan. “Saya juga mengirim SMS, menagih janjinya. Katanya saya tidak akan ditahan dan saya juga meminta agar segera diklarifikasi, kalau saya juga tidak sebejat seperti yang diberitakan sebagai orang yang mencari eksekutor. Tapi hari itu juga saya mau ditahan,” terangnya.
  3. 2 hari kemudian karena kecewa tidak ditanggapi, Wiliardi memberanikan diri mencabut BAP. “Sempat ada penyidik yang bilang ke saya, kalau tidak diganti tidak akan bisa menjerat Antasari,” imbuhnya. Dia mengaku, bila memang ada pertemuan di rumah Sigit, antara dirinya dan Antasari, kemudian ada perintah untuk membunuh, dia mengaku siap dihukum seberat-beratnya. “Jadi itu tidak benar. Silakan cek di CCTV, amplop yang diterima saya, itu diberikan Sigid bukan Antasari,” imbuhnya.
  4. Wiliardi juga mengaku, pernah suatu waktu dia dijemput oleh Brigjen Pol Iriawan Dahlan, saat itu dia diajak minum kopi di ruangan Hadiatmoko. “Saya ditanya kenal Edo, Antasari, Sigit dan apa pernah menyerahkan Rp 500 juta. Saya memang menyerahkan ke orang untuk menyelidiki suatu kasus di Citos. Tapi saya tidak tahu kemudian dipakai membunuh,” imbuhnya.
  5. Kemudian, setelah itu Hadiatmoko menahannya atas tuduhan pembunuhan. “Kok saya bingung cuma antar uang ditahan? Sejak itu saya ditahan. Pak Hadiatmoko bilang ini perintah pimpinan, dan saya diminta mengikuti saja penyidikan biar perkara cepat P21.  Bagaimanapun pimpinan saya Kapolri, sehinga saya tertarik. Saya, keluarga, istri dan ortu diimingi kebebasan saya,” tutupnya.

sumber : detikcom

Baca juga :

  1. Kasus pembunuhan direktur PRB
  2. Kronologis Pembunuhan Nasrudin direktur PRB
  3. Antasari tersangka pembunuh direktur PRB
  4. Profil 3 tersangka kasus Nasrudin
  5. Profil Eksekutor Nasrudin

SP3 Lumpur Lapindo Kebohongan Besar Polda Jatim

10 September 2009 Leave a comment

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai penghentian penyidikan kasus semburan Lumpur Lapindo sebagai gerak mundur penegakan hukum lingkungan. Dengan penghentian tersebut, Walhi menganggap Kepolisian melakukan pembiaran (byomission) dan pembohongan publik.

Argumentasi pihak Kepolisian Jawa Timur yang menyebutkan tidak ada bukti yang cukup dan serta tidak ada keterkaitan antara semburan lumpur dengan aktivitas pengeboran adalah keliru dan jauh dari azas kebenaran,” kata Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Forqan.

Berry mengatakan, para saksi ahli yang diperiksa oleh Polda Jatim seperti Dr Andang Bachtiar, Prof Dr Rudi Rubiandini, dengan keahlian yang dimilikinya, menyatakan secara jelas bahwa penyebab semburan adalah aktivitas pengeboran bukan bencana alam.

Diskusi diantara para ahli di forum American Association of Petroleum Geologists (AAPG) di Cape Town, tanggal 26-29 Oktober 2008 yang juga dihadiri oleh para ahli dari Lapindo Brantas, juga menyatakan bahwa semburan lumpur Lapindo adalah diakibatkan oleh aktifitas pengeboran,” tandas Berry.

Menurut Berry, Walhi mengecam tindakan kepolisian yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus lumpur Lapindo. Karena hal ini juga semakin menunjukkan bahwa Kepolisian gagal menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum lingkungan untuk melindungi hak-hak puluhan ribu korban lapindo.

sungguh malang nasib para korban lapindo tersebut, tanah, rumah, perkebunan mereka telah habis dirampas  dan kini hidup mereka hanya dari belas kasih orang lain, hidup terus terlunta tanpa kejelasan.

Begitu pelikah masalah Lapindo ini ? hingga pemerintahpun tidak sanggup untuk menyelesaikannya.

sumber : detikcom

4 Penyakit yang Sering Salah Diagnosis

8 September 2009 Leave a comment

Banyaknya gejala yang mirip dan kekurangtahuan dokter kerap menghasilkan diagnosis penyakit yang salah. Jika kesalahan itu terus berlanjut, penanganan untuk penyakit yang sebenarnya pun bisa datang terlambat. Apa saja penyakit yang kerap salah didiagnosis dokter ?

National Patient Safety Foundation mencatat sebanyak 40 persen dokter kerap melakukan kesalahan diagnosis, bahkan seorang ahli sekalipun. Hal itu karena beberapa penyakit memiliki gejala yang mirip dan sulit dibedakan kecuali menggunakan tes khusus.

Jika Anda bingung dengan suatu penyakit atau kondisi, ada baiknya bertanya atau mencari informasi untuk memastikannya lagi. Dikutip dari Redbook, Selasa (8/9/2009), ada 4 penyakit yang kerap salah didiagnosis dokter.

1. Stroke
Gejala: mati rasa, pusing, malas, pandangan kabur, kurangnya keseimbangan otot
Diagnosis dokter : vertigo, migrain, penyakit pendengaran

Sebuah studi mencatat sebanyak 14 persen kasus stroke pasien di bawah 45 tahun salah didiagnosis. Ketika seorang pasien muda mengeluh gejala di atas, dokter sering mendiagnosis penyakit-penyakit yang ringan karena stroke lebih banyak dialami orang-orang tua.

2. Sindrom ‘Temporo Mandibular Joint’ (TMB)
Gejala: pusing, telinga berdengung, sakit punggung, leher dan gigi
Diagnosis dokter : Migrain, kelainan telinga

TMB terjadi ketika sistem yang menghubungkan rahang dan tengkorak mengalami pembengkakan, kepala akan menjadi sakit dan telinga terganggu. TMJ adalah sendi yang berada di kedua sisi tengkorak dan menghubungkan rahang bawah (mandibula) dengan tulang temporal dari tengkorak. Gejalanya memang hampir mirip dengan migrain atau penyakit telinga, tapi jika diteliti lebih baik lagi itu adalah gejala TMJ dan paling bagus ditangani dokter gigi, bukan dokter umum.

3. Penyakit jantung
Gejala: lelah, kesulitan bernafas, sakit dada, jantung berdetak kencang
Diagnosis dokter :  stres atau serangan panik

Serangan jantung memang tidak terlalu kentara terlihat terutama pada wanita. Lelah atau nafas pendek mungkin hanya gejala awal saja, yang jelas hampir setengah dari penderita penyakit jantung wanita adalah korban salah diagnosis dokter.

4. Hipotiroid
Gejala: sering lelah, sedih, berat badan turun, insomnia, otot lembek
Diagnosis dokter :  depresi

Dokter cenderung menghubungkan antara kesedihan dengan depresi dan sering melupakan tes hipotiroid, yaitu suatu kondisi dimana kelenjar tiroid gagal memproduksi hormon tubuh yang cukup. Hipotiroid bisa mneyebabkan kolestrol tinggi, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan depresi klinis.

Kesalahan diagnosis bisa berakibat fatal, namun dokter juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Kesalahan diagnosis bisa dicegah jika pasien juga pintar.

Sumber : detikhealth

Baca juga :

Pulau Jemur di klaim Malaysia

2 September 2009 Leave a comment

Belum usai kisah klaim Tari Pendet dan lagu Terang Bulan, Malaysia sudah mengklaim satu buah pulau milik indonesia yang terletak di selat malaka, kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Pulau Jemur adalah pulau yang memiliki luas sekitar 250 ha, yang letaknya sekitar 72,4 km dari Bagansiapiapi dan 64,3 km dari Pelabuhan Klang di Malaysia.

Pulau Jemur terkenal dengan panorama alam seperti pantai berpasir putih dan sebagai habitat penyu hijau. Perairan di sekitar pulau ini terkenal sebagai daerah penghasil ikan serta terumbu karang.

Pulau itu ditawarkan sebagai objek pariwisata yang masuk ke bagian Selangor, Malaysia dalam sebuah situs di http://www.traveljournals.net.

Pulau Jemur saat ini tak berpenduduk hanya ada pos TNI AL, dan sebuah penangkaran penyu hijau.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Pemprov Riau Zulkarnain Kadir di Pekanbaru meluruskan informasi yang menyesatkan di laman Internet tersebut bahwa Pulau Jemur merupakan bagian Indonesia.

Pemerintah Riau dan Rokan Hilir juga menjadi Pulau Jemur sebagai salah satu ikon wisata di provinsi ini. Jadi gak benar klaim milik Malaysia tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan, Pulau Jemur berada di gugusan Kepulauan Arwah di perairan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pulau Jemur adalah salah satu obyek wisata andalan di riau.

Komandan Angkatan Laut (Danlanal) Dumai Kolonel Arief Sumarsono menegaskan Pulau Jemur yang memiliki luas sekira 2,5 kilometer persegi ini masuk dalam gugusan Kepulauan Arwah adalah wilayah NKRI.

TNI AL melakukan pengaman di Pulau Jemur yang mempunyai pesona bahari ini dengan menempatkan pasukannya dan patroli rutin. “Kita juga membangun pos TNI dan menempatkan sejumlah pasukan yang dipimpin oleh perwira. Selama ini tidak ada aktivitas atau klaim apapun kalau Pulau Jemur adalah wisata Malaysia. Kita akan terus menjaga daerah kita,” ujar Arif.

sumber : wikipedia.org, liputan6.com, antara.com, TvOne

Baca juga :