Archive

Posts Tagged ‘News’

Pengakuan Robert Tantular

12 January 2010 Leave a comment

Mantan Pemilik Bank Century Robert Tantular menegaskan dirinya tidak mengikuti rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tanggal 20 November 2008 – 21 November 2008 yang akhirnya memutuskan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik sehingga harus diselamatkank.

Namun dirinya mengakui datang ke tempat rapat KSSK dengan didampingi oleh 2 orang yakni bersama Wakil Direktur Utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim dan Direktur Bank Century Hamidi karena diundang oleh Direktur Pengawasan I Bank Indonesia Heru Kristyana.

Saya datang karena diundang oleh bapak Heru Kristyana pada rapat KSSK kemarin. Saya diundang via telepon oleh beliau,” ujar Robert di Gedung DPR-RI, Jakarta, Senin malam (11/01/2010) pukul 23.40 WIB.

Ia menjelaskan pada tanggal 21 November 2001 tersebut dirinya tidak mengikuti rapat dan hanya ditempatkan di ruang Departemen Keuangan lantai 2.

Selama 12,5 jam saya dipisahkan dan saya tidak mengetahui jalannya rapat. Sampai saya tidak diberi makan. Disana hanya ada ruangan kosong besar dengan 5 kursi,” tegas Robert.

Robert juga mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak dihubungi oleh siapapun selama 12 jam tersebut.

“Sampai saya tertidur dikursi tidak ada komunikasi, telepon dan sebagainya oleh siapapun,” tutur Robert.

Akhirnya, lanjut Robert, pada pukul 07.00 pagi 21 November 2008, Heru Kristyana memberikan informasi bahwa Bank Century telah diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dan mereka menawarkan apakah jika ingin bergabung atau rekapitalisasi dengan menyetorkan modal minimal sebesar 20%,” jelasnya.

Kemudian Robert mengatakan bahwa Dirinya akan mencari investor lain dengan waktu yang diberikan BI selama 35 hari.

Pada tanggal 22 November 2008, Robert pergi ke Singapura untuk bertemu dengan calon investor. Namun mengetahui pemberitaan di media dimana dirinya telah dicekal atas permintaan menteri keuangan maka pada tanggal 23 November 2008 Robert kembali ke Jakarta.

Namun pada tanggal 25 November 2008 saya telah ditahan oleh kepolisian atas perintah wakil presiden saat itu Jusuf Kalla,” tandasnya.

Pada September 2009 lalu, pengadilan akhirnya memutuskan Robert bersalah dan divonis 4 tahun penjara. Namun Robert hanya dinyatakan bersalah karena tidak melunasi surat-surat berharga bodong yang nilainya US$ 203 juta.

Robert bebas untuk 2 dakwaan lain yang ditujukan ke Robert Tantular yakni pencairan deposito valas nasabah Bank Century tanpa izin, dan kedua mengucurkan kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dana Bailout Century Kelebihan Rp 1 Triliun

Dana talangan atau bailout kepada Bank Century yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun, dinilai kelebihan Rp 1 triliun dari yang dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Robert dalam rapat dengan Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2010).

Nilai bailout Rp 6,7 triliun itu kelebihan, saya berpatok pada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kelebihan sekitar Rp 1 triliun. Sebab ada aktiva produktif jika kredit dibayarkan lagi akan masuk lancar. Ini sudah lebih Rp 1 triliun di audit,” tuturnya.

Namun penjelasan Robert mengenai kelebihan dana ini cukup membingungkan dan tidak jelas, bahkan membuat dahi anggota Pansus berkerut-kerut. Robert menjelaskan, Century mempunyai dana hasil pencadangan 4 nasabah L/C yang nilainya kurang lebih US$ 69 juta.

Jika waktu itu ada jawaban dari Bank Century dimana menyebutkan ada data L/C. Sepuluh nasabah L/C dibikin pencadangan US$ 170 juta pada Desember 2008. Dari audit BPK, dari 10 sebanyak 6 nasabah sudah kooperatif dan 4 nasabah belum. Jadi sisanya tinggal US$ 69 juta berarti masih ada Rp 1 triliun. Jadi selisihnya bisa dikembalikan dari LPS minimal Rp 2 triliun,” jelasnya.

Sumber : Detikcom

Daftar Wakil Meteri yang Dilantik

6 January 2010 Leave a comment

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melantik lima wakil menteri siang ini, Rabu, 6 Januari 2010. Presiden sekaligus akan melantik sekretaris kabinet pengganti Sudi Silalahi.

Mereka yang akan dilantik menjadi wakil menteri adalah:
1. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu
Anggito sebelumnya adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan

2. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Sjafrie sebelumnya adalah Sekertaris Jenderal Departemen Pertahanan,

3. Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal
Fasli sebelumnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

4. Wakil Menteri Kesehatan Fachmi Idris
Fachmi sebelumnya adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia

5. Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwa
Lukita sebelumnya adalah Deputi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Dan, Dipo Alam yang akan dilantik sebagai Sekretaris Kabinet merupakan sosok yang lama berkarir di Kantor Menko Perekonomian. Dipo saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Berkembang (Developing Countries) atau D-8.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, pelantikan Sekretaris Kabinet dan lima Wakil Menteri itu akan digelar sekitar pukul 14.00 di Istana Negara.

Sebelumnya, Presiden SBY sudah melantik lima wakil menteri ‘gelombang pertama’ pada awal November 2009. Mereka yang sudah dilantik pada November 2009:
1. Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti (Deputi Bidang Pertanian dan Kelautan Menko Perekonomian)
2. Wakil Menteri PU Hermanto Dardak
3. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono
4. Wakil Menteri Perindustrian Alex Retra Ubun
5. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar

Sumber : VivaNews.com

Rekomendasi Final Tim 8

17 November 2009 Leave a comment

Berikut ini adalah rekomendasi lengkap Tim 8 yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Halaman pertama dan 1 dokumen setelah 31 halaman ini berisi halaman depan dan daftar isi.

EXECUTIVE SUMMARY

Proses hukum terhadap Chandra M Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit Samad Rianto(selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 2 November 2009, menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”). Tim 8 bertugas untuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja, dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Tim 8 juga berwenang untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi
pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim 8 memverifikasi pihak-pihak yang terkait kasus Chandra dan Bibit, serta melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Terdapat beberapa temuan yang pada intinya menyangkut:

a. Dugaan adanya praktik mafia hukum, sebagaimana terindikasi dalam rekaman penyadapan pembicaraan Anggodo Widjojo dengan pihak-pihak tertentu yang diputar dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 November 2009;

b. Antasari Azhar berinisiatif untuk membuka dugaan suap terhadap pimpinan KPK, melalui testimoni yang dibuatnya dan membuat Laporan Pengaduan kepada polisi;

c. Adanya potensi benturan kepentingan pada tahap penyidikan perkara Chandra dan Bibit, antara Susno Duadji sebagai pribadi yang tersadap KPK, dengan jabatannya selaku Kabareskrim. Hasil sadapan telepon tersebut antara lain pembicaraan Susno Duadji dengan Lucas, terkait upaya pencairan dana milik Budi Sampoerna di Bank Century.

Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Proses Hukum Chandra dan Bibit

a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan dalam         kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:

1) Testimoni Antasari Azhar
2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar
3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di  Laptop Antasari Azhar di KPK
4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009
5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura
6) Keterangan Ari Muladi.

b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:

1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro
2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.

c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar
penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.
d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.
e. Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.

2. Profesionalisme Penyidik dan Penuntut

Tim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepasdari adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.

3. Makelar Kasus

Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi notaris dan Pengadilan.

4. Institutional Reform
Tim 8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal di dalam tubuh kepolisian, kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan disharmoni dan tidak efektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:

a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;

b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau

c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum di mana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;
b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) –  tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah (selanjutnya disebut “Chandra”) dan Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Bibit”) menjadi isu strategis di masyarakat karena menimbulkan kecurigaan adanya rekayasa terhadap proses hukum tersebut.

2. Kecurigaan masyarakat timbul karena sejumlah alasan, di antaranya:

a. Beredarnya transkrip rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro Widjojo di Singapura di berbagai media massa;

b. Beredarnya rumor penyadapan terhadap Susno Duadji terkait pencairan dana dari Bank Century, yang kemudian memunculkan istilah “Cicak vs. Buaya” oleh Susno Duadji dalam wawancara dengan Majalah Tempo;

c. Penetapan Chandra dan Bibit sebagai Tersangka oleh Kepolisian pada tanggal 15 September 2009 dengan sangkaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang jabatan;

d. Beredarnya transkrip rekaman penyadapan telpon Anggodo yang menyebut-nyebut RI 1;

e. Dilakukannya penahanan Chandra dan Bibit pada tanggal 29 Oktober 2009 oleh Kepolisian meski dasar hukum dianggap masih lemah yang mengakibatkan beberapa tokoh nasional, praktisi serta akademisi menjaminkan dirinya, agar polisi menangguhkan penahanan Chandra dan Bibit.

3. Untuk menepis kecurigaan masyarakat yang berimbas pada suasana tidak kondusif pada stabilitas sosial dan politik, Presiden mengundang sejumlah tokoh yaitu Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah), Teten Masduki (Sekjen Transparansi Internasional Indonesia), dan Hikmahanto Juwana (Guru Besar Ilmu Hukum UI) untuk membicarakan kondisi yang terjadi dan usulan bagi penyelesaian permasalahan.

4. Pada pertemuan tersebut diusulkan agar Presiden membentuk Tim Pencari Fakta yang independen untuk menepis kecurigaan dan ketidak-percayaan (mistrust and distrust) masyarakat atas proses hukum terhadap Chandra dan Bibit.

5. Usulan ini disampaikan mengingat proses hukum atas Chandra dan Bibit tidak sekedar masalah formal legal melainkan sudah berdampak pada masalah sosial, politik dan ekonomi.

6. Suasana ketika itu ditandai dengan memuncaknya ketegangan antara masyarakat yang mendukung Chandra dan Bibit di satu pihak dengan Kepolisian di lain pihak yang berkeras untuk melakukan proses hukum. Dukungan masyarakat terhadap Chandra dan Bibit berbentuk jaminan untuk penangguhan hingga dukungan dalam dunia maya berupa akun facebook.

7. Pada tanggal 2 November 2009, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto (selanjutnya disebut “Tim 8”).

B. RUANG LINGKUP

1. Tim 8 berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009, Tim 8 bertugas untuk melakukan verifikasi fakta dan proses hukum atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

2. Jangka waktu yang diberikan untuk mengumpulkan fakta dan melakukan verifikasi adalah 14 hari kerja.

3. Tim 8 diberi kewenangan untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penanganan kasus ini.

2 DPO mabes Polri tewas di tembak Densus 88, di Ciputat, Tangerang

9 October 2009 2 comments

Densus 88 kembali berhasil menembak mati 2 teroris yang telah menjadi DPO Mabes Polri, yaitu Syaifudin Zuhri & M Syahrir.

Kedua-nya di tembak mati sekitar pukul 11.45 wib oleh Tim Densus 88 (sekitar 25 orang) di sebuah kos-kosan mahasiswa, yang terletak di Jalan Semanggi II Rt 2 Rw 3, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang, milik Haji Jatna,

Sekitar pukul 11.30 wib, Tim Densus 88 dengan berseragam lengkap dan senjata api laras panjang bergerak ke lantai dua, kemudian pukul 11.45 wib mulai terdengar tembakan sekitar 10 kali dan bunyi kaca-kaca yang pecah dari lantai dua kosan tersebut.

Dan sekitar pukul 12.00 WIB datang sebuah ambulans yang membawa kedua jenazah teroris tersebut. Jenazah Syaifudin Zuhri & M Syahrir masing-masing di masukan kedalam kantung berwarna kuning.

Kedua teroris tersebut diduga tewas karena telah melanggar aturan jaringan teroris, ungkap pengamat teroris Mardigu Wowiek Prasantyo.

Keduanya menjadi target sasaran empuk Densus 88 karena telah melakukan pola yang salah. Keduanya juga bergaul dengan masyarakat di mana hal serupa tidak pernah diterapkan pada masa pelarian Noordin M Top.

Mereka salah menerapkan yang namanya save house, karena rumah itu tidak aman, bukan untuk save house. Saya juga heran kenapa mereka ceroboh sekali“, pungkasnya.

Rencananya Polisi akan menggelar jumpa pers pukul 17.00 WIB.

Sumber : TvOne, detikcom

Baca juga :

Bantuan untuk gempa Padang

4 October 2009 1 comment

Korban gempa 7,6 SR yang mengguncang padang, Rabu 30/09/2009, pada pukul 17.16 wib, terus bertambah dan menyisakan duka yang sangat mendalam bagi seluruh bangsa indonesia.

Bantuan terus berdatangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, namun ini juga merupakan kesempatan kita sebagai individu sekaligus mahkluk sosial untuk memberikan uluran tangan dan do’a-nya bagi saudara-saudara kita yang tertimpa malapetaka di padang.

Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan sumbangan silahkan dikirimkan saja pada rekening-rekening dibawah ini :

ATAS NAMA BANK REKENING
Trans Corp Peduli Bank Mega 01.901.00.11.11111.0
Bank Mandiri 070.00.2222222.3
Bank BCA 766.0121.000
TvOne 1 Bank Mandiri 125.000.7926.793
Bank BNI 3009.2009.5
Bank BCA 275.111111.0
INDOSIAR Bank BCA 001.304.0009
RCTI Peduli Bank BCA 128.300.7000
Trans TV Bank BCA 7660.121.000
ANTV Bank BCA 124.009.601.0906
Palang Merah Indonesia Bank BCA Bidakara 450.666.000.9
Bank BCA Bidakara 450.3777.11.1
Bank Mandiri, wisma baja 070.0089012012

Semoga sumbangan yang anda berikan bisa membantu dan meringankan penderitaan dari saudara-saudara kita di Padang. Amin

Baca juga : Gempa 7,6 SR mengguncang Padang

Kelainan fisik mayat Noordin M Top

30 September 2009 Leave a comment

Tim ahli Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, mengkonfirmasikan adanya kelainan fisik pada jasad Noordin M Top. Ikhwal adanya kelainan fisik tersebut ditemukan pertama kali oleh tim forensik Mabes Polri.

Adapun yang menjadi kelainan fisik tersebut adalah bentuk corong di dubur Noordin M Top.

Menurut Mun’im, ahli forensik RSCM, Jakarta Timur, bentuk corong itu merupakan tanda-tanda Noordin M Top sering disodomi.

Dari informasi tersebut mulai muncul pertanyaan, apakah benar jasad tersebut adalah jenazah Noordin M Top ?

Hingga kini, sejumlah kalangan meragukan jenazah pria berewokan yang membujur kaku di RS Polri adalah Noordin M Top. Menurut mereka yang skeptis,  salah satunya adalah pengamat terorisme Dynno Chressbon, ciri-ciri jasad itu tidak seperti yang melekat pada Noordin M Top.

Dan mengenai hasil penemuan kelainan fisik tersebut pihak kepolisian belum bisa memberikan informasi lebih lanjut, seperti yang di ungkapkan oleh Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishak.

sumber : detikcom

Baca juga :

Penyergapan Teroris di Solo, Jawa Tengah

17 September 2009 1 comment

Penyergapan teroris di sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah berlangsung sejak pukul 23.00 WIB, Rabu, 16/09/2009 sampai dengan pukul 06.00 WIB, 17/09/2009.

Rumah tersebut diketahui milik Totok warga Sumber, Solo, yang berprofesi sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi di Solo, dan beberapa bulan lalu, rumah tersebut dikontrakkan kepada Abib Susilo dan Putri Munawaroh. Meski jarang bergaul, kepada warga Susilo pernah mengaku pernah tinggal di Salatiga dan bekerja sebagai guru. Di Solo, Susilo kemudian bekerja sebagai pemelihara sapi di pesantren Al-Kahfi, Mojosongo, Solo.

Kronologis kejadian

Sekitar pukul pukul 22.00 WIB, terdengar ada orang yang mengetuk pintu rumah itu sebanyak dua kali. Tidak lama setelah itu ada suara tembakan,” kata Tumini tetangga Susilo.

Tidak lama setelah rentetan peristiwa itu, sekitar pukul 22.30 WIB, Tumini beserta warga lainnya diungsikan oleh petugas. Warga kemudian diminta segera meninggalkan rumah dan tinggal sementara di rumah wargalainnya yang jaraknya lebih jauh. Dan sekitar pukul 24.00-01.00 WIB listrik mulai dipadamkan.

Diduga rumah yang sedang di kepung oleh tim Densus 88 adalah kelompok Urwah cs, buron kasus bom JW Marriott Jakarta dan The Ritz-Carlton.

Sebelum terjadinya penggerebek sebuah rumah Abib Susilo dan Putri Munawaroh di Kampung Kepuh Sari, Kelurahan Mojosongo, Jawa Tengah, oleh densus 88, diduga berdasarkan informasi yang di berikan oleh Rohmat Puji Prabowo yang di tangkap oleh polisi di pasar pada waktu siang hari.

Namun belum ada keterangan resmi apakah Rohmat terkait jaringan teroris atau bukan. Rohmat sendiri sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang di Pasar Gading, Solo.

Proses baku tembak sempat berhenti pada pukul 03.20 wib, dikarenakan ada 1 anggota polisi yang terluka karena tembakan.

Dan pukul 05.45 wib terjadi ledakan keras yang disertai dengan kepulan asap, dan pada pukul 06.00 mobil Gegana Brimob Polda Jateng masuk ke lokasi.

Pada proses penggerebekan tersebut diberitakan 4 orang tewas, mereka adalah :

  1. Budi Bagus Pranoto alias Urwah
  2. Maruto
  3. Susilo
  4. (diduga) Noordin M Top

Jenazah yang diduga kuat Noordin M Top hancur, kepalanya terlepas dari tubuhnya. Kemungkinan orang yang diduga Noordin itu meledakkan bom bunuh diri saat Densus 88 mengepungnya.

Faktor menguatkan dugaan bahwa jenazah tersebut adalah Noordin, karena diyakini orang tersebut tewas setelah mengaktifkan bom rompi yang dikenakannya. Sebab, selama ini disebut-sebut, ke mana pun pergi, Noordin selalu mengenakan rompi yang di dalamnya terdapat bom yang siap meledak.

Selain itu, dari potongan kepala yang ditemukan, wajahnya juga memang mirip Noordin. Namun, kepastian apakah jenazah yang rusak berat itu adalah Noordin atau bukan, perlu dibuktikan lewat  tes DNA.

sumber : TvOne, Kompas.com, detikcom

Baca juga : Keahlian Noordin M Top